Vietnam Minta Facebook Buka Kantor Dinegaranya
News

Vietnam Minta Facebook Buka Kantor Dinegaranya

17 September 2018 159

Vietnam meminta Facebook untuk buka kantor cabang disana. Permintaan itu dinilai usaha Vietnam untuk meningkatkan tekanan supaya raksasa jejaring sosial tersebut mematuhi undang-undang keamanan siber setempat. Undang-undang itu sendiri dianggap kontroversial.

Produk hukum yang akan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019 tersebut, memberi Hanoi lebih banyak kuasa untuk menindak tegas perbedaan pendapat. Oleh sebab itu, mereka perlu supaya Facebook, Google, dan perusahaan-perusahaan teknologi global lainnya menyimpan data pribadi secara lokal di Vietnam dan membuka kantor cabang di sana.

Baca Juga : Kantor Keren ala Facebook, yang Membuat Orang Terkesima

"Menteri Informasi Vietnam, Nguyen Manh Hung menyarankan Facebook, mengingat bisnisnya yang sukses di Vietnam, seharusnya menyisihkan penghasilan untuk berinvestasi dalam penelitian serta pengembangan dan juga segera membuka kantor di Vietnam," seperti dilansir situs resmi pemerintah, Kamis (13/9/2018).

Facebook belum memberikan tanggapan mengenai hal ini.

Walaupun reformasi ekonomi melanda dan keterbukaan terhadap perubahan sosial meningkat, tetapi Partai Komunis yang berkuasa di Vietnam tidak menoleransi perbedaan pendapat dan mengontrol ketat media.

Perusahaan-perusahaan teknologi global sudah mendorong kembali ketentuan untuk data yang disimpan secara lokal, namun mereka tidak mengambil sikap keras yang sama mengenai undang-undang yang meningkatkan kuasa pemerintah untuk menindak aktivitas politik online.

Pejabat perusahaan, bagaimanapun, secara pribadi menyatakan keprihatinan bahwa pusat data lokal dan kantor bisa mempermudah pihak berwenang merebut data pelanggan dan mengekspos karyawan lokal ke ancaman penangkapan.

Simon Milner, wakil presiden kebijakan publik Facebook untuk Asia Pasifik, pada Kamis kemarin sudah bertatap muka dengan Perdana Menteri Vietnam Nguyen Xuan Phuc di sela-sela World Economic Forum di Hanoi.

PM Nguyen Xuan Phuc mengatakan, Facebook harus bertanggung jawab atas keamanan, keselamatan dan perlindungan 60 juta akun penggunanya di Vietnam.

Gil Kaplan, Wakil Menteri Perdagangan Internasional di Kementerian Perdagangan Amerika Serikat, mengatakan pada hari Senin (10/9/2018) bahwa dia akan meningkatkan masalah keamanan siber dalam pertemuan-pertemuannya dengan para pejabat pemerintah Vietnam, termasuk PM Nguyen Xuan Phuc.

Baca Juga : Kantor Facebook Diprediksi akan Tenggelam Pada Tahun 2100

Pada Juli lalu, 17 anggota parlemen AS mendesak para eksekutif utama Facebook dan Google untuk menolak perubahan yang ditetapkan oleh undang-undang baru di Vietnam.

Sementara itu, minggu lalu, Nguyen Manh Hung mengatakan bahwa Vietnam harus mempromosikan jejaring sosial lokal untuk bersaing dengan Facebookdan Google dan menjaring lebih banyak pangsa pasar jejaring sosial di Vietnam.(alinea.id)

  • Share

Download Now

Subscribe to our Newsletter

Search Office By Building