Butuh 40 Ribu Hektare Untuk Bangun Perkantoran, Jika Ibukota Pindah ke Luar Jawa
News

Butuh 40 Ribu Hektare Untuk Bangun Perkantoran, Jika Ibukota Pindah ke Luar Jawa

30 April 2019 141

Wacana pemindahan Ibukota yang sudah lama terdengar, dan kini mulai digarap serius oleh pemerintah. Bahkan pembahasan secara khusus sudah dilakukan presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama jajarannya mengenai memindahan Ibukota ke luar Pulau Jawa pada Senin (29/4/2019).

Dalam hitungan awal jika Ibukota dipindah, maka dalam tahap awal perlu lahan seluas 40.000 hektare hanya untuk membangun area perkantoran saja.

Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, tindak lanjut terkait teknis, rancangan kota, dan masterplan pembangunan ibu kota baru pemerintahan akan dibahas dalam pertemuan lanjutan.

Baca Juga : Ibu Kota Baru Butuh Gedung Perkantoran hingga Drainase yang Baik

Dalam ratas dengan presiden, Bambang memaparkan kajian Bappenas mengenai pemindahan ibu kota pemerintahan dengan tiga opsi. Ketiga opsi itu adalah, yang pertama, ibu kota tetap berada di seputaran Istana Kepresidenan dan Monumen Nasional (Monas) Jakarta dengan kantor pemerintahan yang berada di kawasan tersebut.

Kemudian opsi kedua memindahkan lokasi Ibukota ke kawasan yang dekat dengan DKI Jakarta di seputaran Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi (Bodetabek). Sementara, pilihan yang ketiga yakni memindahkan Ibukota pemerintahan ke luar Pulau Jawa.

“Intinya, jika kita hanya memindahkan masih di wilayah Pulau Jawa, apalagi hanya di seputaran Jakarta, ini tidak mengurangi beban dari Pulau Jawa dan tidak membuat pembangunan lebih Indonesiasentris, tetapi lebih memperkuat Pulau Jawa-nya,” kata Bambang.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan, pemerintah memilih pemindahan ibu kota ke luar Pulau Jawa dengan kebutuhan lahan 40.000 hektare jika seluruh aparatur sipil negara (ASN) berpindah ke kawasan baru itu. Menurut dia, kawasan yang minim risiko bencana untuk lokasi ibu kota baru yakni berada di Pulau Kalimantan.

“Jika ASN pindah sebagian, sekitar 870.000 penduduk, maka butuh lahannya mencapai 30.000 hektare,” kata Basuki.

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla juga mengusulkan daerah Mamuju di Sulawesi Barat sebagai salah satu pilihan kawasan kota. Meski begitu, menurut Basuki, pemerintah belum menetapkan keputusan kawasan wilayah untuk perpindahan ibu kota pemerintahan tersebut.

Untuk pembangunan kantor pemerintahan seperti kantor kementerian dan lembaga, permukiman penduduk, dan infrastruktur yang dibutuhkan memerlukan waktu sekitar 4 hingga 5 tahun. Sementara untuk perpindahan operasional maupun SDM-nya pun tidak harus dilakukan sekaligus, tetapi bisa dilakukan secara bertahap.

 

Sumber : www. balinetizen.com

  • Share

Download Now

Subscribe to our Newsletter

Search Office By Building