Ibu Kota Pindah, Bagaimana Nasib Gedung Kantor Milik Pemerintahan?
News

Ibu Kota Pindah, Bagaimana Nasib Gedung Kantor Milik Pemerintahan?

14 May 2019 194

Pemerintah masih menyelesaikan kajian pemindahan Ibu kota pemerintahan ke lokasi baru di luar Pulau Jawa. Targetnya, akhir tahun 2019 ini sudah ada penetapan lokasi Ibu Kota baru untuk menggantikan Jakarta sebagai pusat bisnis nasional. Tetapi pertanyaannya, jika pemerintah pindah secara menyeluruh ke lokasi baru, bagaimana nasib gedung-gedung perkantoran milik pemerintah yang ada di Jakarta?

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro punya jawabannya. Rencananya, gedung milik pemerintah yang nantinya ditinggalkan tetap dimanfaatkan untuk menghasilkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Caranya, kata Bambang, bisa dengan disewakan kepada swasta.

Baca Juga : Butuh 40 Ribu Hektare Untuk Bangun Perkantoran, Jika Ibukota Pindah ke Luar Jawa

"Sehingga (swasta) bisa kelola dan bisa revenue. Pemerintah tetap dapatkan PNBP. Dan PNBP ini bisa dipakai untuk keperluan pembangunan di kota baru," jelas Bambang dalam diskusi di Kantor Staf Presiden (KSP), Senin (13/5/2019).

Sama dengan Bambang, Anggota Komisi XI DPR Misbakhun menilai langkah pemanfaatan gedung kantor milik pemerintah untuk disewakan adalah langkah tepat. Tetapi ia justru memberi pilihan lain selain disewakan, yaitu dilepaskan sepenuhnya (dijual) kepada swasta. Menurutnya, nilai pelepasan aset negara yang besar bisa dimanfaatkan untuk pembangunan lainnya.

Baca Juga : Ibu Kota Baru Butuh Gedung Perkantoran hingga Drainase yang Baik

"Jika itu dilepas maka mekanisme UU, pelepasan aset negara harus dengan persetujuan DPR," ucap Misbakhun.

Sebagai informasi, pemerintah menargetkan proses pemindahan pemerintahan ke ibu kota baru dapat dimulai tahun 2024 mendatang. Sementara pengerjaan fisiknya sudah bisa dimulai sejak tahun 2022, terutama infrastruktur dasar.

 

Sumber : www.republika.co.id

  • Share

Download Now

订阅我们的新闻

通過建設辦公室搜索